Dirganusantara.com-DUMAI, — beberapa eks pekerja BUMD PT Pembangunan Dumai bertemu Walikota Dumai H Paisal, SKM., MARS., di kediaman Rudin Walikota, Rabu (11/1/2022) siang.

Pertemuan ingin mendapatkan kepastian, terkait hak-hak mereka yang belum ditunaikan dari perusahaan semi plat merah tersebut, berupa pesangon dan THR 2022.

PT Pembangunan Dumai merupakan BUMD milik Pemko Dumai yang bergerak di bidang penyediaan material beton mix.

"Kami dipecat sejak Mei 2022. Saat itu beberapa hari jelang lebaran Idul Fitri, namun hingga kini pesangon dan THR belum kami terima," ujar mantan supir mobil molen, Alizar Efendi, didampingi beberapa eks pekerja BUMD tersebut.

Ditambahkan mantan Plt Kepala Batching Plant, Ir Efrison, bahwa karena mereka telah bertemu dan sepakat dengan Walikota Paisal, mengenai solusi hak para eks pekerja BUMD, jika kedepannya, dalam saat-saat menunggu penerimaan hak, maka siapapun para eks yang melakukan demo, haknya akan di batalkan.

"Kita para eks pekerja telah sepakat dengan Walikota Paisal. Pemko tetap komit berikan hak mantan pekerja. Jadi mari bersama-sama jaga kondusifitas Kota Dumai sambil menunggu," pungkas Efrison.

"Ya. Itu yang terutama. Jaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban Kota kita. Saya bersama manajemen PT Pembangunan Dumai akan tunaikan hak semua para mantan pekerja dalam tahun ini (2023-red). Itu pasti. Semua butuh proses. Harap sabar," ungkap Walikota Paisal.

Paisal menerangkan, bahwa Direktur dan manajemen PT Pembangunan Dumai sekarang, Aditya, serius dan komit akan tunaikan hak para eks pekerja.

Terkait langkah hukum bagi manajemen BUMD yang lama, karena saat itu perusahaan berjalan tapi malah devisit, Pemko akan tuntut pertanggungjawaban secara administratif dan hukum, karena perusahaan berjalan menggunakan APBD.

"Manajemen nya sudah stadium 4," tutup Paisal.

Pantauan Jurnalis, tampak pihak keamanan dari Polres, Kodim 0320/Dumai dan Satpol PP Kota Dumai hadir mengkawal pertemuan.**