Rutan Dumai Gelar Sidang TPP Pengusulan Remisi Warga Binaan

DIRGANUSANTARA.COM-Dumai - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Aula Rutan Dumai, Rabu (29/7). Sidang tersebut membahas usulan Remisi Umum (RU) dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 serta usulan program integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan tatap muka dan daring menggunakan Zoom Meeting bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, serta dihadiri langsung oleh Bapas Dumai.

Sementara itu, Kepala KPR, Akhmad Faiq Maulana, menjelaskan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting dalam proses penilaian usulan pemberian hak bagi warga binaan, termasuk Remisi Umum 17 Agustus. Seluruh usulan dibahas secara objektif berdasarkan hasil pembinaan dan pemenuhan persyaratan administratif maupun substantif.

"Sidang TPP menjadi bagian penting dalam memastikan setiap usulan Remisi Umum maupun program integrasi diberikan kepada warga binaan yang benar-benar memenuhi syarat. Penilaian dilakukan secara objektif dengan memperhatikan perubahan perilaku, keaktifan mengikuti program pembinaan, serta kepatuhan terhadap tata tertib selama menjalani masa pidana," ujar Kepala KPR.

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Agung Maulana menyampaikan bahwa setiap usulan terlebih dahulu melalui proses evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

"Setiap usulan kami telaah berdasarkan rekam jejak pembinaan masing-masing warga binaan. Pelibatan Kantor Wilayah melalui Zoom Meeting serta kehadiran pihak Bapas merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Kasubsi Pelayanan Tahanan.

Melalui pelaksanaan Sidang TPP ini, Rutan Dumai berkomitmen memastikan proses usulan Remisi Umum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 serta program integrasi berjalan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.