Banyaknya Warga Tidak Terima BST Tahap 10, Marles Saragih Pertanyakan Dinsos Dumai

DIRGANUSANTARA.COM -DUMAI -- Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300.000 yang secara serentak pada awal Januari 2021, kembali disalurkan PT Pos Indonesia (Persero). Seperti dikutip laman resmi situs resmi setkab.go.id, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bansos disalurkan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pembayaran BST Tahap ke-10 yang disalurkan sejak tanggal 9 s/d 13 Januari 2021 di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Dumai, ternyata adanya dugaan pemangkasan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tokoh Masyarakat Jalan Air Bersih, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Marles Saragih sangat menyayangkan adanya dugaan pemangkasan data KPM BST. Katanya, ada beberapa KPM di RT 15 Kelurahan Teluk Binjai tidak keluar namanya dan padahal sebelumnya mereka menerima.

“Sebagai sesepuh disini, saya didatangi masyarakat. Mereka mengeluhkan namanya tidak keluar lagi sebagai penerima BST di Kantor Pos Dumai,” ungkap Marles Saragih kepada awak media, Kami (15/1).

Hal senada juga diakui Ketua RT 15 Teluk Binjai Hadiatmo, bahwa ada 5 warganya yang tidak keluar namanya penerima BST.

“Saya sempat tanyakan kepada Pak Lurah, katanya dia juga tidak tahu ada pemangkasan data penerima BST di Kantor Pos Dumai. Pak Lurah menyarankan agar hal ini dapat dikoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Dumai,” papar Hadiatmo.

Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basri S.Kom menyebutkan adanya validasi data penerima BST terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai.

“Iya benar, ada beberapa masalah terkait dengan validasi data NIK tidak padan dengan Disdukcapil Kota Dumai. Ini lagi disinkronisasikan dengan datanya dan mudah mudahan setelah selesai disinkronisasi datanya, bulan berikutnya dapat diterbitkan lagi nama namanya,” kata Kadinsos Kota Dumai Hasan Basri.

Dilanjutkannya, sesuai dengan surat yang diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa tidak ada pemangkasan penerima BST dan lebih kepada sinksinkronisasi data KPM.

“Ada sekitar 1152 KPM yang sedang dikonsolidasikan data NIK nya. Semoga validasi data ini cepat selesai dan tidak benar ada pemangkasan data penerima BST,” tandasnya.

Marles Saragih sangat mengharapkan adanya transparansi informasi publik agar tidak simpang siur ditengah – tengah masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya ini, Marles Saragih harap penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat benar benar tepat sasaran.

“Kami tetap akan mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Dumai dan mungkin ada beberapa persoalan yang ingin kami pertanyakan,” pungkasnya.